MUI Tak Pernah Haramkan umat Islam Ucapkan Natal

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Din Syamsuddin meluruskan pendapat yang berkembang di masyarakat tentang MUI mengharamkan ucapan selamat Natal. Menurut Din, MUI tak pernah mengeluarkan fatwa yang melarang umat muslim mengucapkan selamat Natal pada umat Kristiani.

"Fatwa MUI pada 1981 itu tentang Perayaan Natal Bersama. Hal yang diharamkan adalah bila umat Islam mengikuti upacara Natal bersama," kata Din, yang dihubungi Tempo, Selasa, 23 Desember 2014.

Menurut Din, fatwa, yang dikeluarkan pada masa Buya Hamka menjadi Ketua MUI itu, dikeluarkan karena saat itu banyak muslim yang ikut upacara Natal bersama di gereja. Tindakan itu diharamkan karena berkaitan dengan urusan ibadah. "Kerukunan umat beragama pada saat itu salah kaprah," ujarnya.

Din membolehkan umat Islam mengucapkan selamat Natal terutama apabila yang merayakan adalah kerabat dan saudara. Menurut Din, ucapan tersebut tidak akan merusak keyakinan agama seorang muslim. Islam, kata Din, adalah agama yang membawa rahmat pada sekalian alam bukan merusak kerukunan.

Dia menegaskan tidak ada larangan mengucapkan selamat Natal. Namun, bila masih ada umat Islam yang tidak ingin memberikan ucapan tersebut, hal itu juga harus dihargai. "Yang pasti, saya tegaskan bahwa di dalam Fatwa MUI mengucapkan selamat Natal tidak pernah diharamkan."[tempo]

Read More

MUI Kaltim Menilai Keberadaan ANNAS Sebagai Penyulut Konflik Horisontal

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimatan Timur (MUI Kaltim) KH Hamri Has menolak Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) bergerak di wilayahnya. Rencana pendirian ANNAS di kota Samarinda akhirnya terganjal karena MUI Kaltim menolaknya.

KH Hamri Haz Ketua MUI KalTim

  Ikhwal ditolaknya rencana ANNAS berawal dari kunjungan beberapa orang pemrakarsa organisasi Anti-Syiah itu ke kantor MUI Kaltim di Samarinda pada hari Kamis, 19 November 2015. Mereka melakukan temu bicara dengan Ketua MUI dan jajarannya.
Dalam pemaparan dan penjelasan, rombongan itu mencoba meyakinkan MUI bahwa gerakan anti Syi’ah ini adalah sebuah amar ma’ruf nahi munkar karena tokoh-tokoh dibalik ANNAS juga ada orang dalam tubuh MUI sendiri.
MUI Kaltim menilai keberadaan ANNAS sebagai penyulut konflik horisontal. Rombongan pelobi pendirian ANNAS itu dari kelompok intoleran yang teridentifikasi mengusung agenda radikalisme.
“Tahun 2020 akan terjadi makar Syi’ah maka dari itu kita perlu mempersiapkan diri,” kata salah satu rombongan ANNAS kepada Hamri Has.
Menanggapi ajakan itu, Ketua MUI Kaltim menanyakan kepada rombongan ‘mengapa kalian hanya mengusung gerakan anti Syi’ah saja, tidak membentuk aliansi anti aliran yang lain yang mengakui ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad saw atau aliran-aliran sesat lainnya, Siapakah dibalik semua grand desain fitnah-fitnah ini’?
Lebih lanjut Ketua MUI Kaltim mempertanyakan ‘kalau memang akan terjadi makar dari Syi’ah mengapa justru kalian yang ribut dan kebakaran jenggot dengan membentuk Aliansi Nasional, Bukankah itu domainnya TNI dan Kepolisian’?
Menurut seorang saksi yang hadir, rombongan pun diam dan tak bisa menjawabnya seraya saling tatap tanpa bicara. Melihat respon dari MUI Kaltim yang tidak akan mendukung kehadiran gerakan intoleransi maka rombongan pemrakarsa Aliansi Anti Syi’ah mohon diri.
Di akhir pertemuan itu MUI Kaltim menyatakan sikap dengan tegas menolak dan tidak akan mendukung setiap gerakan intoleransi termasuk Aliansi Nasional Anti Syi’ah (ANNAS) berdiri dan hadir di Kaltim karena kehadirannya dianggap sebagai penyulut konflik horisontal dan akan membawa Kaltim pada situasi yang tidak kondusif.

MUI Kaltim menilai hubungan yang sudah terjalin baik antara Sunni dan Syi’ah di bumi Kaltim akan tergerus provokasi masif oleh kelompok pegiat ujaran kebencian. MUI Kaltim juga menilai, ANNAS merupakan wadah untuk melakukan serangkaian cuci otak kepada umat agar sesama anak bangsa yang berbeda mazhab selalu dalam perseteruan abadi dengan terus mereproduksi fitnah. [Muslimedianews] 

Read More